Simalungun|Infopersadanews.id
Kondisi memprihatikan terungkap di PTPN IV regional II tepatnya di afdeling 2 kebun unit Tonduhan. Tanaman belum menghasilkan (TBM) dibiarkan tidak terawat , ditumbuhi gulma, terabaikan perawatannya dari SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait anggaran pemeliharaan, upaya konfirmasi awak media kepada asisten afdeling 2 Yogi Andika justru berbuah kekecewaan setelah mengirimkan kondisi keadaan TBM yang memprihatikan, bukannya memberi klarifikasi , namun memblokir kontak awak media . Tidak sampai disitu bahkan sekelas Mananager Andi Limbong yang juga dikonfirmasi juga telah memblokir kontak wartawan, sikap ini sangat bertolak belakang dengan nilai akhlak yang selama ini digaungkan BUMN.
Asisten Kepala (Askep) Sofyan Manik, dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan video keadaan TBM ” Areal NKT ini.. Sudah kami koordinasikan ke distrik.. karena Sudah kami terima video ini beberapa waktu lalu” ujar Sofyan manik membalas konfirmasi, namun ketika ditanyai apa yang dimaksud areal NKT, Askep Sofyan lebih memilih bungkam. Kompaknya karyawan pimpinan asisten dan Manager memblokir kontak wartawan memicu dugaan kuat adanya penyimpangan anggaran pemeliharaan TBM yang sangat besar.
Aset negara yang merupakan penyumbang devisa terbesar ini diduga dikorbankan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Ironisnya informasi dari seorang karyawan yang tidak mau namanya disebut, bahwa pengerjaan pemeliharaan dikerjakan oleh orang – orang afdeling sendiri, bukan vendor pemenang tender ” Tidak pernah ada pekerja kebun selain dari orang dari afdeling yang kerjakan pemeliharaan , yang kerjakan pemeliharaan orang – orang dari afdeling, tidak pernah ada anggota vendor yang mengerjakan, istri – istri karyawanlah bang ” ujarnya.
Sikap menutup -nutupi dari management tersebut Justru menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan publik. Apakah ada upaya menyembunyikan praktik penyimpangan – penyimpangan anggaran yang merugikan negara?. Praktik ini harus segera diusut tuntas oleh pihak berwenang untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kepentingan umum.(A.Siallagan)
