Arogan dan Mati Empati: Anak Yatim hingga Penerima PKH Tetap Diperas Rp200 Ribu, Aktivis Semprot Kepsek SMKN 1 Raya: Jangan Jadikan Pejabat Lama Tameng Kejahatan Anggaran!
Simalungun | Infopersadanews.id
Lima bulan menduduki kursi empuk kekuasaan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Raya, Dwi Rahayu, S.Pd., M.M., dinilai gagal total dalam menunjukkan empati dan komitmen reformasi pendidikan. Alih-alih membersihkan sekolah dari praktik pungutan yang mencekik puluhan siswa miskin, kepemimpinan baru ini justru mempertontonkan kebijakan yang dinilai publik sangat absurd dan minim urgensi.(Jum’at, 05/06/2026)
Ironis dan memuakkan. Di saat jeritan wali murid miskin menggema karena anak yatim piatu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hingga siswa sedarah (abang-adik) masih dipaksa membayar SPP sebesar Rp200 ribu per tahun, Dwi Rahayu justru sibuk bersolek birokrasi. Kebijakan prioritasnya dalam lima bulan ini sangat kontras: menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara bertamu.
Kebijakan “barikade” ini pun langsung memicu kecaman luas. Publik bertanya dengan nada geram: Apakah menyambut tamu jauh lebih penting dan darurat daripada menyelamatkan masa depan anak-anak miskin yang terancam putus sekolah akibat beban biaya?
Lambannya evaluasi dan pembiaran terhadap pungutan SPP bagi keluarga prasejahtera ini memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini dinilai telah mengkhianati semangat pemerataan akses pendidikan yang digaungkan pemerintah pusat.
Aktivis Lembaga Pemantau Penyelamat Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Roberth Simanjuntak, SH, dengan nada tinggi memperingatkan Kepala Sekolah agar tidak bersikap pengecut dengan melempar tanggung jawab ke manajemen lama.
”Jangan jadikan kepala sekolah sebelumnya sebagai tameng! Kalau memang ada kebijakan warisan yang terbukti memeras dan memberatkan siswa miskin, Dwi Rahayu selaku Kepala Sekolah saat ini punya wewenang absolut untuk membatalkannya hari ini juga! Yang dibutuhkan rakyat Simalungun itu solusi nyata, bukan alasan klise dan retorika!” cecar Roberth dengan nada geram.
Roberth menambahkan, jika kasus ini tidak diendus dan dibongkar oleh media, patut diduga praktik penindasan finansial terhadap siswa miskin ini akan terus langgeng tanpa tersentuh evaluasi.
”Ini tamparan keras! Jangan sampai setelah boroknya dikuliti media, baru sibuk kasak-kusuk mencari pembenaran. Bertindaklah dengan hati nurani, berpihaklah pada siswa miskin!” tegasnya.
Tak hanya dinilai mati rasa terhadap kondisi ekonomi siswanya, manajemen SMKN 1 Raya juga disorot tajam terkait etika komunikasi publiknya yang dinilai cacat. Bukannya memberikan klarifikasi jantan dan transparan kepada media yang pertama kali membongkar fakta ini, pihak sekolah justru diduga mencoba bermanuver menggunakan jalur lain untuk meredam pemberitaan.
Langkah ini dinilai publik sebagai bentuk kepanikan yang justru mempertegas adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana di sekolah tersebut.
Masyarakat Simalungun hari ini tidak butuh panggung sandiwara, perang opini, atau pembelaan diri yang dicari-cari. Yang ditunggu adalah tindakan konkret: Hapus total SPP untuk siswa miskin sekarang juga!
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala sekolah bukanlah seberapa ketat dan birokratisnya ia membarikade sekolah dengan SOP tamu, melainkan seberapa besar keberanian moralnya untuk menghapus kebijakan zalim yang menjepit hak anak-anak kurang mampu demi mengecap pendidikan yang layak.
(Tim Investigasi Infopersadanews.id)
