SIMALUNGUN – Infopersadanews.id
Kondisi over kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar di Jalan permasyarakatan, kelurahan Raya, kecamatan Raya Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan. Dalam audiensi yang digelar bersama DPP BARA HATI INDONESIA pada Rabu (13/05/2026), berbagai persoalan krusial mulai dari pengelolaan anggaran miliaran rupiah hingga minimnya tenaga kesehatan di dalam lapas menjadi perhatian serius.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kalapas Pujiono bersama jajaran internal lapas. Sementara dari pihak DPP BARA HATI INDONESIA hadir Ketua Umum Rikkot Damanik, Sekretaris Umum Hunter D Samosir, Bendahara Ricardo Lumbanraja, serta Juli Efendi Sinaga sebagai bidang pemberdayaan pangan.
Dalam pertemuan itu terungkap, anggaran sebesar Rp8.183.570.000 diperuntukkan bagi pembinaan warga binaan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi lapas sudah jauh melebihi kapasitas normal. Jika daya tampung ideal hanya sekitar 600 orang, kini jumlah penghuni disebut mencapai 945 warga binaan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan di dalam lapas. Sebab, over kapasitas bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kualitas pelayanan, kesehatan, hingga potensi munculnya berbagai persoalan baru di balik tembok pemasyarakatan.
Ironisnya, pelayanan kesehatan bagi ratusan warga binaan disebut hanya ditangani oleh 1 dokter dan 1 perawat dengan anggaran kesehatan sekitar Rp61.140.000. Kondisi ini dinilai memprihatinkan mengingat lapas narkotika memiliki tingkat kerawanan kesehatan yang cukup tinggi.
Meski pihak lapas menyebut kondisi kesehatan warga binaan dalam keadaan baik dengan pola makan tiga kali sehari dan anggaran lauk pauk Rp22 ribu per orang, publik tetap menilai perlunya pengawasan ketat terhadap realisasi penggunaan anggaran tersebut.
DPP BARA HATI INDONESIA dalam audiensi itu menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembinaan tidak boleh menutup ruang kritik terhadap tata kelola anggaran dan pelayanan publik di dalam lapas.
“Kami mendukung pembinaan warga binaan, tetapi transparansi dan pengawasan tetap harus dikedepankan. Jangan sampai anggaran besar tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan,” tegas pihak BARA HATI INDONESIA.
Kondisi lapas yang sudah melebihi kapasitas dinilai menjadi alarm serius bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebab bila terus dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin persoalan pembinaan, keamanan, hingga kesehatan warga binaan akan semakin sulit dikendalikan.
Publik kini berharap audiensi tersebut tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan menjadi pintu masuk untuk membongkar berbagai persoalan yang selama ini jarang tersentuh perhatian luas.(J.Sinaga)
