SIMALUNGUN – Infopersadanews. id
Aroma ketidaktransparanan kembali menyeruak dari lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar. Kali ini, sorotan tajam datang setelah nomor WhatsApp pimpinan umum media InfoPersadaNews.id diduga diblokir oleh oknum KPLP Lapas Simalungun usai media tersebut gencar memberitakan dugaan maraknya peredaran narkoba, handphone ilegal hingga praktik penipuan dari dalam lapas.
Ironisnya, di tengah derasnya kritik publik terkait lemahnya pengawasan di dalam lapas, pihak Lapas justru menggelar kegiatan bertajuk “Ikrar dan Penguatan Pengawasan Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba dan Penipuan” tanpa melibatkan media yang selama ini paling vokal melakukan kontrol sosial.
Langkah tersebut memantik tanda tanya besar.
“Kalau benar serius ingin bersih-bersih lapas, kenapa media yang kritis justru dijauhkan?”
Pertanyaan itu kini ramai diperbincangkan publik. Sebab, media yang aktif memberitakan dugaan persoalan di dalam lapas justru seperti dianggap “musuh”, bukan mitra kontrol sosial.
Berdasarkan surat undangan tertanggal 7 Mei 2026 yang beredar, pihak lapas mengundang sejumlah pihak dalam agenda apel bersama, razia gabungan blok hunian, tes urine petugas dan warga binaan, penyuluhan bahaya narkoba hingga konferensi pers.
Surat tersebut ditandatangani langsung Kepala Lapas, Pujiono Slamet.
Namun publik menilai kegiatan itu menjadi kontradiktif ketika media yang sebelumnya menyoroti dugaan bobroknya pengawasan lapas malah tidak dilibatkan.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa agenda tersebut lebih condong menjadi panggung pencitraan dibanding bentuk keterbukaan yang sesungguhnya.
Diduga Anti Kritik, KPLP Jadi Sorotan
Sikap dugaan pemblokiran nomor wartawan dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi publik. Sebab, media sebelumnya disebut telah beberapa kali mencoba melakukan konfirmasi resmi terkait dugaan aktivitas ilegal di dalam lapas.
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, akses komunikasi justru diduga ditutup.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk sikap anti kritik yang tidak pantas dipertontonkan oleh institusi negara.
Padahal, pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin fungsi kontrol sosial, termasuk hak wartawan mencari informasi, meminta konfirmasi, dan menyampaikan kritik kepada publik.
Publik Curiga Ada yang Disembunyikan
Tidak sedikit masyarakat mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik sikap tertutup tersebut.
Sebab semakin media kritis dijauhkan, semakin besar pula kecurigaan publik bahwa ada persoalan serius yang sedang coba ditutupi.
Apalagi isu dugaan peredaran narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan dari dalam lapas bukan persoalan kecil. Itu menyangkut kredibilitas pengawasan serta integritas petugas pemasyarakatan.
Publik kini berharap Kanwil Pemasyarakatan Sumatera Utara turun tangan melakukan evaluasi serius terhadap jajaran di Lapas Simalungun, termasuk dugaan pembungkaman komunikasi terhadap media.
Masyarakat juga meminta agar pemberantasan narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas tidak berhenti pada seremoni apel dan konferensi pers semata, melainkan dibuktikan lewat tindakan nyata, transparan, dan terbuka terhadap pengawasan publik.Hingga berita ini di layangkan ke meja redaksi belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. (Red)
