Simalungun, Info Persada News. Id
Dugaan korupsi di Nagori Raya Usang, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, makin terang-benderang. Pantauan Info Persada News. Id di lapangan menunjukkan bahwa hingga kini tidak ditemukan papan proyek di lokasi kegiatan pembangunan, bahkan papan transparansi anggaran di kantor nagori pun tidak ada sama sekali.
Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa pangulu (kepala desa) diduga sengaja menutupi penggunaan anggaran desa. Warga mempertanyakan ke mana arah dana-dana besar yang selama ini mengalir, seperti anggaran BUMNag, BLT, dan bantuan-bantuan lainnya.
“Kami tidak tahu berapa anggarannya, untuk apa digunakan, hasilnya pun tidak jelas. Seolah-olah semua ditutup-tutupi. Ini sangat mencurigakan,” ujar seorang warga kepada Info Persada News. Id.
Kondisi lapangan menunjukkan sejumlah kegiatan pembangunan tidak jelas progresnya, sementara laporan penggunaan dana desa juga tidak pernah dipublikasikan. Padahal, sesuai aturan, setiap penggunaan dana publik wajib diumumkan melalui papan proyek dan papan informasi transparansi di kantor nagori agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM KCBI, Juni Pardomuan Saragih, angkat bicara. Ia menilai bahwa situasi di Nagori Raya Usang sudah sangat tidak sehat dalam hal tata kelola keuangan desa.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi kuat dugaan ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami dari LSM KCBI akan melayangkan surat resmi ke Inspektorat Kabupaten Simalungun dan Unit Tipikor Polres Simalungun agar segera turun mengaudit dan memeriksa Pangulu Raya Usang beserta seluruh perangkatnya,” tegas Juni Pardomuan Saragih.
LSM KCBI juga menegaskan, bila tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang, pihaknya akan melakukan aksi dan pelaporan resmi ke Kejaksaan Negeri Simalungun.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pangulu. Pemerintah daerah dan aparat hukum jangan diam. Jika tidak ada tindakan, kami siap turun aksi ke lapangan,” tambahnya.
Warga berharap kasus ini menjadi perhatian serius Bupati Simalungun dan dinas terkait, agar tidak ada lagi pangulu yang seenaknya mempermainkan dana publik tanpa rasa tanggung jawab.(Red)
