SIMALUNGUN – Infopersadanews. id
Suasana Didepan Kantor Bupati Simalungun memanas pada Rabu (26/11/2025) ketika ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar aksi besar-besaran. Mereka menuntut agar Bupati Simalungun, H. Anton Saragih, segera dimakzulkan, bahkan mundur dari jabatannya.
Aksi itu berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun semangat para demonstran tidak surut dan hampir ‘RICUH’. Mereka membawa poster bertuliskan “MAKZULKAN ANTON SARAGIH”, “ANTON SEGERA MUNDUR”, dan “ANTON SEGERA LES BAHASA SIMALUNGUN” yang menggema kuat di jalan besar depan kantor bupati.
Para koordinator aksi menegaskan bahwa gerakan ini bukan aksi spontan, tetapi akumulasi kekecewaan besar terhadap kepemimpinan Anton Saragih yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap budaya, identitas, dan kepentingan masyarakat Simalungun.
TUDINGAN BERTUBI-TUBI: “BUPATI MENGHINA BUDAYA SIMALUNGUN”
Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan di lokasi, Forum Ormas menyebutkan sederet dugaan serius. Mereka menilai bahwa selama menjabat, Bupati Anton Saragih telah:
1. Diduga Menghina dan Melecehkan Budaya Simalungun
Massa menuduh Anton Saragih lebih menonjolkan budaya daerah lain pada acara-acara resmi, sementara adat dan budaya Simalungun sendiri justru tidak ditampilkan.
Tindakan itu mereka sebut sebagai pelecehan terhadap identitas suku Simalungun.
2. Diduga Menciptakan Narasi Palsu Soal Adat
Forum menuding bupati menciptakan “bukti otentik” yang mereka anggap menyesatkan masyarakat, sehingga memunculkan persepsi yang merugikan komunitas adat Simalungun.
3. Bupati Diminta Wajib Kursus Bahasa Simalungun
Dalam dokumen, massa menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, Anton Saragih seharusnya mampu berbahasa Simalungun, bukan justru terkesan mempertontonkan ketidaktahuannya di hadapan publik.
Forum Ormas menyerahkan dokumen resmi berisi tuntutan agar DPRD Simalungun segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki berbagai dugaan penyimpangan selama kepemimpinan Anton Saragih.
Beberapa poin yang disorot massa antara lain:
• Dugaan kegagalan bupati dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensi suku/daerah
Massa menilai ada keputusan rotasi pejabat yang meresahkan dan tidak berpihak pada suku Simalungun.
• Dugaan manipulasi dan penghentian kegiatan bimbingan teknis (bimtek)
Forum meminta agar seluruh kegiatan bimtek yang dianggap “hanya pemborosan anggaran” dihentikan dan diaudit.
Para demonstran meminta DPRD menyelidiki kegiatan di Hotel Simalungun City yang disebut sudah menjadi temuan audit BPK.
Isu ini kini ramai dibicarakan publik dan diminta menjadi prioritas penyelidikan.
Dalam tuntutannya, Forum Ormas bahkan meminta DPRD yang saat ini membahas APBD 2026 agar:
Menghapus seluruh anggaran bimtek dan pelatihan
Menghapus seluruh biaya perjalanan dinas yang dianggap pemborosan
Menghapus biaya konsumsi, GUP, dan anggaran lain yang dinilai janggal
Memfokuskan anggaran ke pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan
Menurut massa, kebijakan anggaran selama ini “tidak pro rakyat” dan harus dirasionalisasi total.
Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras kepada pemerintah daerah. Bila tidak ada respons dari Bupati atau DPRD dalam waktu dekat, forum menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tidak main-main. Ini menyangkut kehormatan budaya Simalungun dan martabat masyarakat. Bila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, aksi berikutnya jauh lebih besar,” tegas perwakilan massa dalam orasinya.
Hingga berita ini dilayangkan ke meja redaksi, pihak DPRD sudah memberikan tanggapan dan akan terus mengawal terkait aksi dan tuntutan yang disampaikan Forum Ormas.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas wakil rakyat dalam merespons suara publik yang semakin keras menyoroti kepemimpinan Bupati Anton Saragih.(J.01)
